Dapatkah konservasi lahan gambut jadi lebih menguntungkan dari pada minyak kelapa?
Opini dan Editorial - 22 Agustus 2007
Oleh Rhett A. Butler dan Sarah Conway

Pada tanggal 22 Agustus 2007, versi suntingan dari artikel ini muncul di Jakarta Post. Berikut ini adalah versi aslinya.

Bulan Juni yang lalu, Bank Dunia mengeluarkan laporan yang memperingatkan bahwa perubahan iklim memunculkan resiko serius bagi Indonesia, termasuk kemungkinan hilangnya 2.000 pulau saat permukaan laut makin tinggi. Walau skenario ini terdenar mengerikan, beberapa mekanisme yang diusulkan untuk mengatasi perubahan iklim, terutama kredit karbon melalui penghindaran penggundulan hutan, menawarkan kesempatan unik bagi Indonesia untuk memperkuat ekonominya bersamaan dengan menerapkan kepemimpinan di dunia yang inovatif di bidang lingkungan dan politis.

Pada artikel tanggal 29 Juli, kami berargumen bahwa di beberapa kasus, melestarikan ekosistem dengan kredit karbon bisa jadi lebih menguntungkan daripada menjual kelapa sawit, menghasilkan nilai pajak yang lebih tinggi bagi kekayaan Indonesia, dan pada saat yang bersamaan memberikan hasil ekonomis yang menarik bagi para investor.

Sebagai tinjauan, penghindaran penggundulan hutan adalah proses dimana para pemiliknya, bisa jadi pemerintah, masyarakat, atau tuan tanah, menjual hak karbon di wilayah tertentu pada investor swasta. Investor swasta ini kemudian menjual kredit karbon di pasar internasional kepada perusahaan-perusahaan yang berusaha mengimbangi emisi mereka. Penghindaran hutan gundul saat ini hanya diketahui sebagai skema pengurangan emisi sukarela (voluntary emission reduction / VER), namun diharapkan konsep ini akan diterapkan pada pertemuan PBB mengenai iklim (COP-13) di bulan Desember di Bali, terutama jika proyek pembuktian konsep menunjukkan tanda-tanda keberhasilan.

Berkat hampir dari 20 juta hektar dari rawa lahan gambut yang dimilikinya, Indonesia mempunyai posisi yang baik untuk menimbun mekanisme pertumbuhan kredit karbon di masa datang. Bahkan, pengubahan, pengeringan, dan pembakaran lahan-lahan gambut saat ini (seringkali dilakukan saat membuat perkebunan kelapa sawit) diperkirakan oleh Wetlands International, sebuah LSM Belanda, akan melepaskan 2 miliar ton karbon ke atmosfer setiap tahunnya. Ini sebanding dengan 8 persen dari emisi karbon manusia secara global dan ini adalah penyebab kenapa Indonesia menjadi pembuang emisi karbon ketiga terbesar di dunia setelah Cina dan AS. Walau kebijakan konvensional mengatakan bahwa mengubah lahan gambut menjadi kelapa sawit ini adalah cara ekonomis terbaik untuk menggunakan lahan tersebut, analisi kami menunjukkan bahwa kredit karbon dapat menyadiakan investasi jangka panjang yang lebih baik bagi bisnis dan pemerintahan Indonesia. Bahkan, memperlambat penggundulan hutan dan melindungi ekosistem kaya karbon tak hanya akan member kesempatan Indonesia untuk menerima milyaran dollar per tahun melalui pasar karbon, namun itu juga akan menurunkan resiko terbukanya negara Indonesia pada fluktuasi harga kelapa sawit, dan juga resiko potensial dari serangan balik Eropa terhadap kelapa sawit sebagai biofuel.

Net present value (NPV) of 1000-ha (2500-acre) peat swamp vs oil palm plantation. Chart shows the effect of palm oil at various prices and various carbon trading schemes. Assumptions: 15% discount/10% interest rate; Year 1: 100 tons of C/ha, 27 tons of C/ha (=100 tCO2e/ha) in years thereafter; medium average palm oil yield of 5.3 tons per hectare per year over the 25 year period. Kalkulasi dan grafik oleh Rhett A. Butler.

Kita akan melihat lebih dekat pada kemungkinan-kemungkinan ini, menggunakan contoh spesifik dari lahan gambut di Kalimantan Tengah.

Kalimantan Tengah

Beberapa daerah lebih cocok untuk proyek finansial karbon dibandingkan Kalimantan Tengah, yang mempunyai 3 juta hektar lahan gambut yang menyimpan 6,3 gigaton karbon. Untuk mengilustrasikan potensi ekonomi dari kredit karbon dengan kelapa sawit, kita mengkomparasi nilai uang sekarang (net present value � NPV) dari 1.000 hektar perkebunan kelapa sawit standar dengan 1.000 hektar rawa gambut yang dilindungi atas nilai karbonnya. Asumsi perkebunan kelapa sawit:

• Biaya $2.700 per hektar untuk pembangunan perkebunan baru, dibayar pada 10% (figur tercetak)
• Hasil rata-rata dari 4,8 ton kelapa sawit per ha selama 25 tahun (IOPRI/ICRAF)
• Harga sawit $750 per ton persegi (harga sekarang)
• Pemasukan bersih 30% (figur tercetak)
• Pajak 7%, diskon 16%

Asumsi pelestarian lahan gambut untuk kredit karbon:

• Biaya manajemen 10%
• Pencegahan emisi karbon yang sebanding untuk kelapa sawit: 100 ton per ha untuk pembukaan hutan; 27 ton per tahun di tahun selanjutnya
• Kredit karbon berdasar pada raata-rata nilai pasar dunia 2006
• EU ETS Trading Scheme ($22.12)
• Secondary Clean Development Mechanism ($17.76)
• Laporan The State of the Voluntary Markets yang dikeluarkan bulan lalu oleh Ecosystem Marketplace and New Carbon Finance ($14.00)
• Pajak 7%

Hasil untuk bisnis

Hasil kami menunjukkan bahwa melestarikan lahan untuk nilai karbonnya berharga lebih dari kelapa sawit, untuk harga karbon saat ini di pasar : $9,99 juta untuk EU ETS Trading Scheme, $8,02 juta untuk Secondary Clean Development Mechanism, dan $6,32 juta untuk laporan State of the Voluntary Markets. Ini dibandingkan dengan $6,58 juta pemasukan bersih selama masa 25 tahun perkebunan kelapa sawit. Bahkan jika harga kelapa sawit naik hingga $1.000 per ton persegi, pemasukan bersih tetap akan kurang dari harga ETS saat ini.

Hasil untuk Pemerintahan

Kredit karbon juga menghasilkan pendapatan pajak yang lebih besar bagi keuangan Indonesia, lebih dari kelapa sawit, terutama dengan adanya laporan bahwa 90% dari perkebunan nasional tidak membayar pajaknya dengan utuh (Jakarta Post, 14 Agustus). Pada 7 persen nilai pajak untuk karbon, harga sekarang dari pendapatan pajak bagi pemerintah Indonesia berkisar dari $476.000 hingga $752.000, sementara perkebunan kelapa sawit menghasilkan $495.000. Bahkan, contoh tersebut menunjukkan bahwa pada beberapa harga karbon, pemerintah Indonesia dapat mengenakan nilai pajak yang sedikit lebih tinggi pada kredit karbon dibandingkan dengan kelapa sawit, dan bisnis di Indonesia tetap lebih baik secara finansial daripada jika mereka bergantung pada kelapa sawit.

Hasil dibaawah ini menunjukkan bahwa kredit karbon menawarkan potensi ekonomi yang besar dengan investasi yang rendah bagi Kalimantan Tengah. Lebih lanjut lagi, pengganti kerugian dari karbon ini bisa diterapkan pada daerah manapun di Indonesia yang memiliki lahan gambut dan hutan yang utuh. Pengembangan ini bisa membuat konservasi menjadi menguntungkan di Indonesia, sebuah langkah penting dalam melindungi lingkungan dan keanekaragaman hayati.

Dengan besarnya kemungkinan untuk menjadi pasar karbon nantinya, para pemilik lahan seharusnya memberikan pertimbangan serius mengenai nilai-nilai karbon saat memutuskan penggunaan lahannya. Walau kelapa sawit dapat dan akan terus berperan penting dalam ekonomi, penggantian kerugian karbon menawarkan mekanisme untuk mendukung dan memberikan variasi pada terbukanya finansial Indonesia, sementara pada saat yang bersamaan juga meminimalisir jejak negatif mereka pada lingkungan.

Catatan mengenai pembaca yang diharapkan pada artikel ini. Artikel ini ditujukan kepada masyarakat bisnis di Indonesia, terutama perusahaan yang telah memiliki lahan hutan dan sedang mempertimbangkan untuk membukanya demi kelapa sawit. Dimana, fokusnya adalah keuntungan. Jika melihat keuntungan yang lebih luas dari pembayaran karbon, lebih baik menggunakan pendapatan total dibandingkan dengan pendapatan bersih, seperti menggabungkan beberapa dari pelayanan ekosistem lain yang dihasilkan oleh hutan yang utuh. Komponen penting dalam pembayaran karbon ini adalah memastikan ini semua terstruktur agar masyarakat lokal dapat mendapatkan keuntungan finansial, terutama melalui tenaga kerja. Pada lahan milik pemerintah dan masyarakat, pembayaran karbon dapat digunakan untuk membiayai inisiatif-inisiatif bagi pembangunan yang berkelanjutan, seperti menanam tanaman yang menghasilkan pada lahan gundul atau reboisasi hutan. Penduduk lokal dapat terus mendapatkan hasil dari wilayah hutan (mungkin dengan mengambil hasil kayu, berburu, dan hasil-hasil produk hutan seperti rotan, buah-buahan, dan kacang-kacangan � yang tidak untuk dijual) tanpa menurunkan nilai karbon dari lahan tersebut. Lebih lanjut, beberapa wilayah mungkin dapat dijadikan eko-turisme. Seluruh inisiatif tersebut akan dibiayai oleh pemasukan dari pengganti kerugian karbon. Pengganti kerugian karbon nantinya mungkin akan memberikan penawaran pada daerah-daerah yang dilindungi untuk dapat mencari kompensasi untuk nilai karbon mereka. Walau kompensasi tersebut akan disediakan dengan harga �penghindaran penggundulan hutan�, itu masih meningkatkan prospek bahwa taman suaka dapat berlanjut secara mandiri dari sebuah titik ekonomis.

Indonesia: Profil Lingkungan		Menyelamatkan Orangutan di Borneo		Kenapa kelapa sawit menggantikan hutan hujan?		Kebakaran hutan sebagai hasil dari kegagalan pemerintah di Indonesia
Minyak Kelapa Tidak Harus Buruk Bagi Lingkungan		Borneo: Profil Lingkungan		Kredit karbon		Dapatkah konservasi lahan gambut jadi lebih menguntungkan
Apakah industri minyak kelapa menyesatkan masyarakat?		Strategi baru untuk melestarikan hutan tropis

Konferensi yang mampu berlanjut mengungkap celah di Dewan Minyak Kelapa Malaysia
Cara untuk menyelamatkan hutan hujan Amazon
Ancaman terhadap hutan hujan Amazon di masa depan
Separuh dari ekspansi kelapa sawit di Malaysia, Indonesia terjadi dengan hutan sebagai korban
Boikot minyak kelapa: sebuah pendekatan tidak realistis untuk konservasi keragaman hayati


Oleh Rhett A. Butler. Diterjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia oleh Indie (www.trulyjogja.com).